Lintas Blora – Ada kado spesial untuk ulang tahun Kabupaten Blora, yakni piagam penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan pada 15 Desember lalu. Penghargaan ini menandakan 95,58 persen penduduk Kabupaten Blora menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengungkapkan rasa bangganya dan apresiasi pada seluruh pihak atas capaian ini.
“Capaian UHC ini harus dirayakan dan disyukuri karena hampir seluruh masyarakat Blora menjadi peserta BPJS Kesehatan,” ungkap Edy. Sekarang penduduk Blora ada 912.162 orang dan yang sudah menjadi peserta JKN ada 871.779 orang.
Politisi PDI Perjuangan itu menyebutkan sebagian peserta JKN di Blora adalah penerima bantuan iuran (PBI). Total ada 449.939 orang. “Ini artinya negara hadir untuk masyarakatnya. Yang tidak mampu tetap berhak mendapatkan jaminan kesehatan,” tutur Edy.
UHC ini merupakan sistem penjaminan kesehatan agar masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan yang adil dan bermutu. Selain itu juga upaya untuk mengurangi risiko finansial ketika mengakses layanan kesehatan. “Ketika sakit, biaya yang harus dikeluarkan banyak. Namun dengan sudah menjadi peserta JKN maka si sakit dapat diklaim selama mendapatkan perawatan,” ucap calon anggota legiselatif nomor urut 2 dari Dapil Jawa Tengah III ini. Edy menambahkan manfaat JKN tidak hanya dapat digunakan untuk kuratif atau pengobatan tapi juga promotif, preventif, hingga rehabilitatif. Sehingga masyarakat tidak perlu takut dan khawatir untuk ke fasilitas kesehatan.
Melihat kebermanfaatan JKN ini Edy bersama BPJS Kesehatan terus blusukan. Hal ini untuk mendengar masukan dari masyarakat sekaligus menyosialisasikan manfaat JKN. “Sebagai Anggota Komisi IX DPR RI dari Blora saya juga mendorong agar 100 persen penduduk Blora menjadi peserta JKN,” ucap Edy.
Dengan lebih banyaknya masyarakat yang tidak khawatir ke faskes karena sudah menjadi peserta JKN, menurut Edy harus dibarengi dengan perbaikan layanan kesehatan. “Tingkat klinik, puskesmas, dan rumah sakit, harus mampu memberikan pelayanan yang baik. Tidak boleh ada diskriminasi mana peserta JKN dan non-JKN,” tegas Edy. Alat kesehatan dan obat-obatan harus disediakan sesuai jenjang faskes. Begitu juga tenaga kesehatan dan tenaga medis yang tidak hanya terampil tapi juga humanis terhadap pasien peserta JKN. Sebab masyarakat membayar iuran setiap bulan.
“Saya dukung penambahan RSUD di Randublatung untuk mendekatkan akses layanan kesehatan,” tuturnya. Edy mengamati selama ini masyarakat di Blora selatan berobat ke Ngawi, Grobogan, hingga Solo. Dengan adanya rumah sakit di Randublatung maka masyarakat tidak perlu jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan. (Ambr)
