LINTAS BLORA, BLORA KOTA – Bappeda Blora selenggarakan Musrenbang Keren untuk petakan kondisi sosial dan ekonomi para perempuan, lansia, difabel, pemuda, dan anak se-Kabupaten Blora, yang masuk ketegori kelompok rentan.
Musrenbang Keren
Musrenbang khusus untuk kelompok rentan diselenggarakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blora, untuk pertama kalinya, yang disingkat Musrenbang Keren.
Musrenbang khusus yang dihadiri oleh kelompok perempuan, veteran, lansia, aktifis pemuda, difabel serta pemerhati anak itu bertujuan untuk memetakan kondisi dan permasalahan yang terjadi pada kaum rentan tersebut di atas. “Peran perempuan dalam pembangunan suatu bangsa dan negara, termasuk pembangunan Kabupaten Blora ini, sangat penting untuk diperhatikan oleh karenanya saya ucapkan terimakasih atas diadakannya Musrenbang Keren ini,” ungkap Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blora ini, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Selasa (2/3/2021) kemarin, yang menjadi salah Narasumber dalam Musrenbang tersebut.
Masalah Sosial Diungkap
Dalam pidato sambutannya Wakil Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati, juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musrenbang Keren ini, juga menyampaikan, bahwa Musrenbang Keren ini bertujuan untuk mengungkap dan memetakan masalah sosial yang dialami kelompok rentan.
“Semoga dengan diskusi dalam Musrenbang Keren ini, bisa kita petakan masalah – masalah sosial yang dialami oleh kelompok rentan, yaitu perempuan, pemuda, lansia, difabel dan anak, untuk memberikan masukan kebijakan kepada kami, selaku Pemerintah Kabupaten, monggo sesarengan mbangun Mblora,” ujarnya.
Bantuan Permakanan Anak
Dalam sesi dialog Ketua Asosiasi Pengelola Panti Asuhan se-Kabupaten Blora, Anton Yudha Prasetya menyampaikan kondisi Panti Asuhan di Kabupaten Blora, terkait bantuan keuangan per makanan, yang sangat minim. “Saya ingin menyampaikan, mohon anggaran bantuan per makanan untuk anak – anak Panti Asuhan ditingkatkan, saat ini hanya Rp. 2000 per hari per anak, setidaknya dinaikkan menjadi Rp 10.000, per anak per hari, itu baru urusan per makanan, belum kesehatannya, padahal sesuai amanat Undang – Undang Dasar 1945, Pasal 34, yang berbunyi “Fakir Miskin dan Anak – Anak terlantar dipelihara oleh Negara” artinya negara harus hadir membantu kami, kedua mohon agar para pengasuh Panti Asuhan mendapatkan intensif atau reward, atas kerja mereka mengasuh dan mendidik anak – anak Panti ini,” ungkapnya.
Apresiasi Eksekutif Legislatif
Ketua DPRD Kabupaten Blora, HM Dasum, melalui aplikasi zoom, menyampaikan bahwa DPRD sangat mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang Keren pertama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Setelah itu, Bupati Blora, Arief Rohman juga menyampaikan selamat atas penyelenggaraannya.
“Mohon maaf saya sedang di Jakarta untuk mengikuti penandatanganan MOU pelaksanaan program Mal Pelayanan Publik dengan Menteri PAN – RB, Pak Tjahjo Kumolo, semoga bisa memberikan masukan untuk kebijakan pembangunan Blora, Monggo sesarengan mbangun Mblora,” pungkasnya melalui aplikasi zoom.
Aktifis Harus Ikhlas
Aktifis LSM Jati Bumi, Tedjo Prabowo juga mendorong agar upaya pemberdayaan pemuda ditingkatkan untuk kegiatan sosial, diharapkan olehnya kerja – kerja sosial itu dilaksanakan dengan tulus ikhlas, bukan untuk politisasi. “Sejak saya menjadi Ketua Karangtaruna Kabupaten Blora, TKSK dan aktifis sosial ini, kami lakukan dengan tulus, ikhlas jangan minta fasilitas – fasilitas terus, mari kita selesaikan permasalahan – permasalahan sosial ini dengan sebaik – baiknya,” ungkapnya melalui aplikasi zoom. (Ro/LB)
