LINTAS BLORA, BLORA KOTA – Selasa (2/3/2021), di dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelompok Rentan atau KEREN di pendopo rumah Dinas Bupati Blora yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setrowati, ST, MM menyampaikan definisi KEREN yaitu kelompok masyarakat yang memiliki resiko tinggi ketika terjadi bencana. “Mereka terdiri orang-orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil dan orang dengan disabilitas,” terangnya.
Menurut Wakil Bupati yang akrab dipanggil mbak Etik ini, beberapa permasalahan Kelompok rentan yang ada di Kabupaten Blora diantaranya adalah kematian bayi (tahun 2020 : 8,55 per angka kelahiran/KH), kematian balita (tahun 2020 :10.11 per 1000 KH). “Kemudian masih adanya kematian ibu, di tahun 2020 ada 10 kasus,” ucapnya.
Selanjutnya masih kurangnya akses pelayanan publik untuk disabilitas dan lansia, juga adanya anak putus sekolah ( tahun 2020 : 0.04% SD/MI, 0.9% SMP/MTS). Selain itu masih rendahnya kaum perempuan dalam peningkatan ekonomi. Itu karena beberapa perempuan, kerana naluri seorang ibu, justru rela tidak dibayar ketika melakukan pekerjaan,” ungkapnya. “Dan, yang tidak kalah pentingnya masih adanya balita stunting,”lanjutnya.
Acara yang difasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Blora ini dihadiri Sekda Blora Komang Gede Irawadi, SE,M.Si dan diikuti peserta perwakilan OPD, Forum Anak, PWRI, LVRI, dan Organisasi Perempuan di Blora diawali dengan diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan doa yang dibacakan oleh salah seorang warga disabilitas dan dikuti laporan kegiatan yang disampaikan oleh Plt. Kepala BAPPEDA Blora Aunur Rofiq, SE, M.Si.
Untuk ketidakhadiran Bupati Blora Arief Rohman, S.IP, M.Si secara langsung dalam acara Musrenbang ini, Wakil Bupati menyampaikan permohonan maaf dikarenakan Bupati sedang tugas dinas ke Jakarta untuk melaksanakan kontrak kerjasama dengan Kemenpan RB terkait pembangunan Mal Palayanan Publik di kabupaten Blora. “Mall Pelayanan Publik tahun ini sudah harus ada. Dan harus segera terwujud dalam waktu dekat,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang yang sama, Ketua TP PKK Kabupaten Blora Hj. Ainia Shalichah, SH, M.Pd.AUD, M.Pd.BI dalam paparannya menyampaikan penegasan terkait peran perempuan serta menyampaikan apresiasi bahwa Musrenbang KEREN baru pertama kali ini dilaksanakan. Bahkan acara ini adalah pertamakalinya beliau tampil setelah dilantik menjadi menjadi Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Blora periode 2021-2026. “Jangan remehkan perempuan. Perempuan bisa menjadi aktor strategis di dalam pembangunan. Tidak hanya membangun desa-desa, tetapi juga pembangunan di kabupaten Blora yang dapat mengubah Kabupaten Blora menjadi unggul dan berdaya saing,” ungkapnya.
Bunda Ain, sapaan Ketua TP PKK Kabupaten Blora ini menyampaikan prosentase jumlah penduduk laki-laki dan perempuan berdasarkan prediksi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 mencapai tak kurang dari 869.765 jiwa. “Perbandingannya, laki-laki 428.284 jiwa atau 49,24 persen. Perempuan 441.881 jiwa atau 50,76 persen. Dengan demikian jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki,” urainya.
Sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) kabupaten Blora mengalami kenaikan dari 83 pada tahun 2016 menjadi 84,05 di tahun 2020. “IPG yang mendekati 100 itu secara jelas mengindikasikan bahwa semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan,” jelasnya.
Beliau juga memaparkan prosentase perempuan di lembaga pemerintah tahun 2020 berdasarkan perempuan di kabupaten Blora dalam data, ada 13,33 persen.
Kemudian jumlah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten tahun 2019 ada dua.
“Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2019 ada 14 kasus,” ungkapnya. Sedangkan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan tahun 2020 sudah 20 persen.
Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan disampaikan Hj. Ainia Shalichah dalam pernyataan penutupnya. “Negara tidak mungkin sejahtera jika perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan dan tertindas,” tutupnya.
Dalam acara inipun DPRD Blora juga menyampaikan paparan secara virtual. AF/LB
