Paripurna DPRD, Persetujuan Bersama Ranperda RTRW Kabupaten Blora 2020-2040

Sementara itu Bappemperda DPRD Kabupaten Blora, melalui juru bicaranya, Iwan Krismiyanto, menyampaikan bahwa, sebelumnya dalam penyusunan Rencana Tata Ruang telah dilakukan pengkajian aspek-aspek sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan, perumusan konsepsi dan strategi yang didasarkan pada asumsi tertentu dan faktor dinamika social ekonomi yang bersifat internal maupun eksternal terhadap wilayah.

Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non fisik dikarenakan adanya kegiatan manusia di dalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas ruang.

Bacaan Lainnya

Sehingga revisi Perda no 18 tahun 2011 diperlukan agar Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora dapat berfungsi sebagai : Matra keruangan dari Pembangunan Daerah ; Dasar kebijaksanaan pokok pemenfaatan ruang di wilayah daerah ; Alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antara kawasan serta keserasian antar sektor; Alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta ; Pedoman untuk penyusunan kawasan strategi  Kabupaten Blora; Dasar Pengendalian pemanfaatan ruang.

“Tujuan Ranperda ini untuk menunjuk suatu daerah agar mampu menjadi penggerak perkembangan wilayah Daerah sekitarnya, yaitu bidang-bidang pertanian, industri, kehutanan dan pemukiman. Sehingga pembangunan pertanian dan industrialisasi akan bergerak searah dengan peningkatan kesejahteraan Sumber Daya Manusia,” pungkasnya

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.